Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani ditugaskan untuk menyiapkan tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih harga ini mengadopsi peraturan Dirjen Pajak.

"Dan lembaga lain memberikan dukungan termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI," katanya.

Terkait dengan regulasi, Menteri Perdagangan ditugaskan untuk menyiapkan kebijakan dan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Dalam aturan yang dikeluarkan Kemendag, HET minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp11.000 per liter sedangkan di pasaran saat ini harga minyak goreng jauh melampaui dari HET mencapai Rp18.000 per liter.

Bersamaan dengan itu, operasi pasar yang mendistribusikan 11 juta liter minyak goreng seharga Rp14.000 tetap ada di 47.000 gerai pasar modern. Adapun program ini sudah lebih berjalan sejak November 2021. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan bahwa minyak goreng murah yang sudah terdistribusi mencapai 4 juta liter, sehingga masih ada sisa 7 juta lagi yang mesti segera digelontorkan.

"Jadi 7 juta liter masih on going. Sore hari ini kita rapat untuk plain up," tuturnya.

Lutfi berharap pendistribusian 1,2 miliar liter minyak goreng hingga enam bulan ke depan akan meningkatkan akses masyarakat mendapat minyak goreng murah. "Mudah-mudahan bisa memberi nilai tambah kepada masyarakat dan nilai aman kepada masyarakat karena bentuk penyaluran minyak goreng ini adalah minyak goreng kemasan sederhana," ucapnya.