RIAU24.COM -  BANDUNG– Mulai 2022, program penyediaan perumahan rumah bagi masyarakat lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dari sebelumnya oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal tersebut, bank bjb selaku penyalur program KPR FLPP kembali berkomitmen untuk  memberikan akses fasilitas perumahan murah dan terjangkau bagi masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan PKS tripartit antara PPDPP, BP Tapera dan bank bjb.

Penandatanganan PKS dilakukan pada Jumat, 24 Desember 2021 di Gedung Pendopo Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini, Pemimpin Divisi KPR KKB bank bjb Triastoto Hardjanto Wibowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirut PPDPP Arief Sabaruddin, dan Dewan Komisioner BP Tapera Adi Setianto. 

Adapun FLPP merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah guna menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah telah mengucurkan dana FLPP sebesar 60,67 triliun lebih sejak tahun 2010 hingga 2021.

Sementara sepanjang 2021, bank bjb telah menyalurkan kredit FLPP sebanyak 5.829 unit dari total target 5.700 unit, atau sebesar 102.26% realisasi. Hal tersebut menunjukan kesungguhan perusahaan dalam mendukung program pemerintah untuk menghadirkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. 

"bank bjb senantiasa mendukung program pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk mempermudah akses masyarakat mendapat hunian yang terjangkau. Lewat penyaluran KPR FLPP, semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memperoleh hak tempat tinggal dengan skema yang sederhana," ungkap pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.