''Di 2020 lalu per orang bisa bawa pulang uang antara Rp3,5-4 juta. Dalam satu keluarga, yang bekerja bisa 3-4 orang. Jadi dengan adanya program padat karya ini, orang sekampung bagai merasakan kenduri, apalagi di masa sulit pandemi, uang senilai itu sangat berarti sekali,'' kata Solihin.

Karena lokasi kampung mereka sangat dekat dengan negara tetangga, banyak dari warga desa yang dulunya merantau bekerja ke Malaysia sebagai pekerja lepas. Saat puncak pandemi, Malaysia memulangkan tenaga kerja Indonesia, dan mulai menutup pintu masuk. Sejak itulah banyak warga desa yang biasanya menjadi buruh di negara tetangga, seketika menganggur. 

‘’Namun dengan adanya PKPRM Mangrove, mereka ini bisa bekerja di kampung sendiri. Alhamdulillah program ini dapat memberi harapan baru bagi ekonomi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa sulit pandemi,’’ kata Solihin.

Pria paruh baya ini menceritakan, selain menghadapi abrasi, rusaknya ekosistem mangrove juga membuat para nelayan kehilangan pendapatan. Berbagai hasil laut seperti udang, kepiting, lokan, dan lain sebagainya, ikut hilang saat mangrove rusak, baik karena faktor alam ataupun sengaja dirusak oleh ulah oknum yang tidak memperhatikan lingkungan. Kondisi ini sebenarnya sudah banyak ditemukan dari berbagai penelitian oleh para ahli, dimana mereka juga memprediksi bahwa kerugian karena dampak lingkungan dari rusaknya mangrove juga disebabkan perubahan iklim global (Handiani, 2019). 

Dari hasil PKPRM Mangrove 2020, diakui sudah mulai terasa manfaatnya oleh nelayan setempat. Meski belum semua bibit mangrove tumbuh besar, namun habitat yang biasa hidup di sekitar mangrove sudah mulai terlihat. 

''PKPRM Mangrove ini membuktikan bahwa Negara masih hadir, karena itu masyarakat disini semuanya semangat melakukan kegiatan penanaman mangrove, karena ingin ikan, lokan dan udang kembali ke pantai kami lagi,'' tambah Solihin.