RIAU24.COM - Tahun 2021 ini menjadi momen yang berat bagi Bank Riau Kepri, sebab di waktu bersamaan digesa proses konversi menuju Syariah. Lalu ada dua kasus terungkap antara lain kasir di Rokan Hulu lakukan fraud uang nasabah serta menerima fee asuransi menyeret tiga pimpinan cabang pembantu dan cabang. 

Kedua penyimpangan itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang mesti dicegah agar tak terulang di masa akan datang. Tetapi, kalau tetap juga terjadi dan terbukti, Bank Riau Kepri (BRK) tak akan segan-segan memberikan sanksi berat, bahkan memberhentikan dan menyeret oknum tersebut ke jalur hukum. 

Hal itu disampaikan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK yang baru, Fajar Restu Febriansyah. "Saya tega (berikan sanksi). Salah kita berhentikan. Kita tega, kita hukum. Tidak ada pilih kasih. Terbukti, ikuti aturan berlaku," sebut Fajar Restu Febriansyah beberapa waktu lalu.

Ketegasan itu, tutur Fajar Restu, tak terlepas dari Pakta Integritas yang telah ditandatangani masing-masing karyawan ketika menduduki jabatan di BRK. Dengan diteken itu, artinya apa yang tidak boleh dan dilarang dikerjakan, mesti wajib dipatuhi.  

Ini, jelas mantan Pimpinan Cabang BRK Bangkinang, upaya menjaga reputasi Bank Riau Kepri menuju terwujudnya konversi Syariah seperti ditargetkan para pemegang saham. "Risiko reputasi ini saya jaga. Apalagi BRK menuju terwujudnya konversi Syariah. Saya tegaskan, kalian (pejabat BRK) sudah teken Pakta Integritas, jalankan SOP di BRJ, jadikan pelajaran 3 orang sekarang ini," tegas Fajar Restu.

Mantan Pimpinan Cabang BRK Tanjungpinang ini menuturkan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang diembannya saat ini merupakan amanah harus dijalankan sebaik-baiknya. Termasuk ia sendiri menandatangani Pakta Integritas. 

Semuanya itu, bagaimana mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) dalam mengawal konversi BRK dalam waktu secepat-cepatnya. 

"Kami tak mau merugikan nasabah. Saya bukan sok bersih, ini niat untuk bersihkan (BRK). Saya siap mundur, jika saya melanggar Pakta Integritas yang saya teken selama menjabat Direktur Kepatuhan ini," tegasnya. 

Dirinya menjelaskan bagaimana fungsi kontrol sudah dimulai sejak bagian terkecil di BRK, seperti di teller, kredit, cabang pembantu, cabang hingga di kantor pusat. Patuh tidak karyawan akan sistem kontrol yang diberlakukan di setiap tahapan dilakukan. 

Fajar Restu memberikan contoh pemberian kredit. Ada daftar check list yang harus ditandai oleh pejabat berwenang. Jangan sampai, tegasnya, daftar tersebut tidak ditandai atau malah dilewati dengan mengabaikannya. 

"Makanya, di setiap tahapan, tingkatan BRK ada tahapan yang harus dilalui. Patuh tidak masing-masing karyawan dalam perapannya. Cek dan ricek harus dilakukan jika kita tak ingin kasus serupa, fraud terjadi di BRK," ucap Fajar. (Rls)