Pasalnya, selama demonstrasi selama dua hari, tidak ada satu pun perwakilan dari Pemprov Jabar termasuk Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang menemui buruh.

"Kita lihat bagaimana Gubernur Jakarta menemui buruh, sedangkan di Jabar, gubernurnya tidak menemui buruh. Maka jangan dipilih lagi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Roy Jinto menyatakan, pihaknya tidak mau beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. Karena, SK Wagub tidak ada dalam ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022.

Sehingga para buruh meminta Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menemui massa aksi seperti Gubernur DKI, Anies Baswedan yang menemui para buruh ketika aksi demonstrasi di Jakarta.

"Gubernur Jabar enggak berani menemui rakyatnya. Padahal anda dipilih berdasarkan suara-suara yang hadir di sini. Anda bisa menang dan menikmati jabatan serta fasilitas karena suara dari kaum buruh. Maka kami kaum buruh yang sedang menunggu Anda, kami adalah rakyat dan warga Jabar," katanya.

Dikatakannya, Gubernur Jabar jangan hanya mengutarakan slogan Jabar Juara Lahir dan Batin apabila upah buruh tidak mengalami kenaikan. Bahkan kondisi buruh saat ini mengalami kesengsaraan lahir maupun batin.