RIAU24.COM -  Analis Kebijakan Publik, Said Didu membandingkan pejabat Kemenkeu pada masa lalu dan sekarang.

Menurut Said Didu, pejabat masa lalu di Kemenkeu menjaga dengan hati-hati supaya tidak kehilangan aset, berbeda dengan yang dilakukan pejabat saat ini.

"Dulu pjbt Kemenkeu menjaga sangat ketat agar jangan sampai ada perpindahan tangan asset negara dan asset BUMN ke pihak lain - sekarang sepertinya mereka menjadi "SPG" penjualan atau pengalihan asset negara dan BUMN," kata Said Didu.

Opini Said Didu ini lantaran perekonomian Indonesia saat ini berada dalam situasi yang berbahaya dengan ancaman kehilangan aset.

Hal tersebut dsebabkan oleh rencana pemerintah untuk menjual sejumlah aset yang dimiliki.

PT Waskita Karya telah menyatakan rencana penjualan jalan tol hingga 2025.

Sementara itu, dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia juga direncanakan ada penjualan aset atau penyewaan jangka panjang untuk mendapatkan anggaran pembiayaan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelumnya menyatakan jika APBN hanya bisa memberika 20 persen dananya untuk membangun ibu kota baru.

Selain rencana penjualan jalan tol dan aset negara yang ada di DKI Jakarta, baru-baru ini pemerintah mengambil keputusan yang mengejutkan tentang pengelolaan Bandara Kualanamu.

Pemerintah melepas hak pengelolaan Bandara Kualanamu kepada India dengan perbandingan saham 49 persen milik pihak lain dan 51 persen milik Indonesia.