Sementara, H Adri selaku ketua Komisi III DPRD Bengkalis mengutarakan bahwa ini merupakan tugas anggota Dewan untuk mendampingi pihak SDA dalam mencari solusi perizinan penambangan pasir ditingkat provinsi agar mendapat tindak lanjutnya.

"Saya berharap, kepada pemerintah kab Bengkalis untuk lebih tegas lagi, karena sudah banyak masyarakat kita yang terancam, dan ada juga yang sedang menjalani hukuman. Dengan pertemuan ini jangan habis sampai disini, dan harus ada titik terang demi memperjuangkan hak masyarakat penambang pasir rupat, dan supaya bisa cepat mendapat izinnya,"sambung Zamzami Harun.

Menanggapi hal tersebut, pihak SDA Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa akan melakukan konsultasi ke pihak provinsi soal perizinan penambang pasir di Rupat.

"Kami akan mencari langkah apa saja yang akan dilakukan soal persyaratan yang harus dipenuhi. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengurus perizinan ini, karena untuk saat ini masih belum ada titik terangnya,"pungkasnya seraya akan memperjuangkan hak izin masyarakat.