Mereka yang melakukan dan mendukung kudeta harus diadili, katanya. Beberapa komite perlawanan yang telah mengorganisir protes juga mengeluarkan pernyataan yang menolak kesepakatan apa pun dengan militer. Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah ketika militer merebut kekuasaan, menggagalkan transisi menuju pemilihan umum pada tahun 2023.

Militer membubarkan kabinet Hamdok dan menahan sejumlah warga sipil yang memegang posisi teratas di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang disepakati setelah al-Bashir digulingkan. Di bawah kesepakatan hari Minggu, deklarasi konstitusional yang dibuat antara militer dan warga sipil pada 2019 akan tetap menjadi dasar dalam pembicaraan lebih lanjut. Kekuatan Barat yang telah mendukung transisi politik Sudan mengutuk pengambilalihan bulan lalu dan menangguhkan bantuan ekonomi ke Sudan, yang telah berusaha untuk pulih dari krisis ekonomi yang mendalam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut baik kesepakatan hari Minggu tetapi mengatakan semua pihak perlu "untuk segera mengatasi masalah yang belum terselesaikan untuk menyelesaikan transisi politik secara inklusif, dengan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum".

"Kami juga berharap semua yang ditangkap pada atau setelah 25 Oktober akan segera dibebaskan sebagai isyarat pertama untuk mengimplementasikan perjanjian ini," kata misi PBB di Sudan.