RIAU24.COM -  Persoalan hak asasi manusia (HAM) tidak menjadi prioritas DPR dalam uji kelayakan terhadap Jenderal Andika Perkasa dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI yang akan digelar pada Sabtu (6/11).

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan pihaknya tidak akan membahas dugaan pelanggaran HAM Jenderal Andika tersebut.

Menurutnya, proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Jenderal Andika sudah selesai.

"Saya rasa itu tidak akan dibahas di Komisi I DPR. Kenapa, karena proses peradilannya itu sudah selesai dan sudah ada yang dihukum, ada empat perwira, tiga prajurit dan hal tersebut tidak ada proses peradilan di peradilan manapun," kata Bobby dilansir dari CNNIndonesia Kamis (4/11).

"Jadi itu sudah selesai. Saya rasa teman-teman di Komisi I tidak akan membahas soal itu," sambungnya.

Bobby memperkirakan proses uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika nantinya akan berjalan lancar. Menurutnya, anggota Komisi I DPR sudah terlihat antusias untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika.

Hari ini, Jumat (5/11) Komisi I DPR dijadwalkan bakal menggelar rapat untuk memverifikasi berkas untuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menuturkan, proses verifikasi dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB oleh pimpinan komisi dan ketua kelompok fraksi (Kapoksi).

Adapun sejumlah berkas yang akan diverifikasi antara lain, bukti penyerahan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajal tahun terakhir, dan daftar riwayat hidup, dan surat keterangan sehat.

Sejumlah dokumen tersebut, nantinya akan digunakan sebagai bahan oleh Komisi I dalam uji kelayakan dan kepatutan yang akan dihadiri langsung KSAD Andika sehari setelahnya.

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Andika sebagai calon panglima akan digelar semi terbuka. Ia akan menyampaikan visi misi secara terbuka, disusul penyampaian hal-hal strategis yang disampaikan tertutup.

Usai proses fit and proper test itu, agenda akan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I untuk memutuskan persetujuan kepada Jenderal Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.