RIAU24.COM - Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi soal aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dia menyebutkan jika dirinya mengaku mengikuti perkembangan terbaru, termasuk adanya seruan Keuskupan Timika agar ada gencatan senjata TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka/TPN-OPM.

"Selaku Menko Polhukam saya juga mengikuti terus perkembangan termasuk seruan keuskupan Timika dan LBH Papua. Saya juga terus memantau update terkini dari Polri, TNI, dan BIN," ujarnya dilansir dari Detik.com, Senin, 1 November 2021.

Mahfud menyebutkan selama ini TNI-Polri sudah melakukan tindakan terukur demi mencegah korban jiwa dari masyarakat sipil. Tapi kata Mahfud, OPM selalu menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng.

"Saya juga minta aparat Polri-TNI melakukan tindakan terukur agar tidak terjadi korban masyarakat sipil. Sebenarnya, seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil. Tapi seperti anda tahu OPM itu selalu menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban," kata dia.

Mahfud kemudian menyebut OPM selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Salah satunya, kata Mahfud, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di luar negeri untuk menghadiri agenda internasional.

"Kesan kami, OPM itu selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Saat ini Presiden sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh-tokoh G20. Nah OPM memanfaatkan momentum itu. Padahal di lembaga-lembaga internasional yang resmi, masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan. Dunia internasional melihat Papua seprti melihat daerah-daerah lain misalnya masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," jelasnya.

Mahfud mengatakan pemerintah akan menggelar rapat membahas soal Papua pagi ini. Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

"Kami terus berkoordinasi melalui kantor Wapres. Sebenarnya penanganan yang rutin sudah ada yang standar atau prosedurnya. Tapi secara khusus, Senin pagi jam 8.30 kita akan rapat di bawah pimpinan Wapres. Baik berdasar Perpres No 19/20 maupun UU Nomor 2 tahun 2021 terkait Dewan Papua," jelasnya.