RIAU24.COM - Forest Watch Indonesia (FWI) membantah klaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan penurunan deforestasi di Indonesia.

Direktur Eksekutif FWI Mufti Barri, mengatakan deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare/tahun pada 2009-2013 menjadi 1,47 juta hektare/tahun pada 2013-2017.

"Padahal, Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi," kata Mufti dalam keterangan pers yang dilansir dari Tempo.co, Senin, 1 November 2021.

Mufti menilai klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir tidaklah relevan. Sebab, terjadi pergeseran area-area yang terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur.

Mufti mengatakan, deforestasi secara besar terjadi hanya di beberapa lokasi. "Sedangkan di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, melainkan karena sumber daya hutannya yang sudah habis," kata dia.

Mufti melanjutkan, begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2021, kata Mufti, ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indoensia.

Bahkan dua tahun sebelumnya atau pada 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, dengan 1,3 juta hektare atau 82 persen di antaranya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat," kata dia lagi.

Klaim penurunan deforestasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 dengan topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup, di Roma, Italia pada Ahad kemarin, 30 Oktober 2021.

"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare critical land pada 2010-2019," kata Jokowi dalam pidatonya.

Selepas dari Roma, Presiden Jokowi bertolak ke Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri Conferende of the Parties atau KTT COP26. Ini merupakan forum para pemimpin dunia untuk membicarakan perubahan iklim dan bagaimana rencana negara-negara untuk menanggulanginya.