RIAU24.COM -  Pendeklarasian Calon Presiden 2024 sudah mulai, tampak segelintir nama yang muncul di berbagai platform media sosial.

Tak ingin ketingggalan, Pengacara Farhat Abbas juga ikut mencalonkan diri untuk menjadi Presiden pada Pemilu 2024 nanti, setelah dirinya mendirikan Partai Pandai.

Hal ini terlihat dari unggahan Instagram pribadi Farhat, tampak terpampang foto dirinya dan juga orang-orang yang sudah digaetnya.

Namun, deklarasi Farhat menjadi Calon Presiden 2024 ini malah mendapat respon negatif dari netizen.

"kepilih jadi lurah aja uda mustahil,, gmn mau jd presiden..," ungkap @jennosfood***

"Wkwkwkwkwk bebas menghayal asal belum bayar. Mimpi kan ga masalah," ungkap @mnadyymhd

"COCOK NIH DUET SAMA @giring," ungkap @wahid_sa***

Belakangan ini publik telah digegerkan dengan munculnya Partai Pandai yang merupakan singkatan dari Partai Negeri Daulat Indonesia. Diketahui, struktur partainya pun cukup membuat masyarakat tercengang, yakni sekretaris jenderalnya adalah dokter Lois Owien.

Selanjutnya, Farhat juga menggandeng koleganya yang merupakan seorang pengacara kondang, yaitu Elsya Syarief sebagai Wakil Ketua Umum Partai Pandai.

Adapun alasan Farhat mengajak dokter Lois Owien sebagai Sekjen Partai Pandai, karena sosok dia adalah seorang perempuan yang tangguh dan didzalimi. Sehingga, diharapkan bisa berkontribusi membesarkan partainya.

Partai Pandai didirikan pada Oktober 2020. Farhat pun terus merekrut kader-kader untuk bersama-sama membesarkan partainya tersebut. Ia mencoba mengumpulkan kawan-kawan dengan misi ‘Berserikat Menuju Indonesia Berdaulat’. Berserikatnya itu bersama, sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan berketuhanan.

Menurut Farhat, Partai Pandai lahir dari hilangnya peran pengawasan dan keterwakilan partai-partai yang kini bercokol di DPR. Peran itu, kata dia, tampak hilang setelah pemerintah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja.

Farhat mengklaim struktur kepengurusan Partai Pandai sudah tersebar di 30 Provinsi di Indonesia. Meski demikian, ia mengaku partainya belum mencapai 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.