“Saya mendengar sebagian besar pengunjuk rasa akan dibebaskan. Saya juga mendengar penjahat lain akan dibebaskan juga. Itu sebabnya saya menunggu.”

Amnesti itu menyusul pengumuman Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bahwa Min Aung Hlaing tidak akan diundang ke pertemuan puncak mereka akhir bulan ini karena militer telah membuat “kemajuan yang tidak memadai” dalam mematuhi konsensus lima poin yang disepakati bersama. pada bulan April.

Berdasarkan rencana tersebut, militer seharusnya mengakhiri kekerasan terhadap mereka yang menentang kudeta dan mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi negara tersebut dan bertemu dengan semua pihak. Myanmar telah menjadi anggota ASEAN sejak 1997.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok hak asasi yang telah melacak tanggapan militer terhadap protes yang pecah sebagai akibat dari kudeta, mengatakan lebih dari 9.000 orang telah dipenjara dan lebih dari 1.000 tewas.

Itu skeptis tentang pembebasan tahanan yang digambarkan sebagai "bentuk gangguan". Militer mengadakan amnesti sebelumnya pada bulan April dan Juni.

"Junta akan terus menolak untuk transparan tentang orang-orang yang dibebaskan, dan siapa yang tetap ditahan," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.