RIAU24.COM -  Kasus Pandora Papers menyeret dua nama pejabat tanah air, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule angkat suara terkait nama Luhut Binsar Pandjaitan yang didorong maju di Pilpres 2024.

Seperti diketahui, Relawan Sahabat Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) telah mendeklarasikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu untuk maju ke Pilpres 2024.

Iwan mengatakan banyak polemik yang ada di sekitar purnawirawan TNI itu yang harus dibuka ke publik jika ingin maju di Pilpres mendatang.

“Skandal Pandora Papers baru terkuak, kok malah sibuk nyapres 2024? Pejabat negara yang menghindar bayar pajak adalah prilaku amoral dan tak mencintai NKRI, apalagi keuangan negara defisit. Terlebih kalau cuci uang hasil korupsi. Kalau sumber uang benar, kenapa disembunyikan?,” kata Iwan di akun Twitternya @KetumProDEMnew, Senin (11/10).

Nama Luhut sendiri masuk dalam laporan Pandora Papers. Laporan itu mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak.

Luhut disebut memiliki kaitan dengan salah satu perusahaan cangkang di Panama. Dia pernah menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Dia hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007-2010.

Bahkan, Luhut ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat yang digelar 19 Maret 2007. Dia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil, 400 kilometer sisi barat daya ibu kota Ekuador, Quito. Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.

Perusahaan yang berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi. Petrostar juga diperintahkan melakukan ekspor-impor, sayangnya perusahaan hanya berumur tiga tahun karena dewan direksi membubarkannya dalam rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.