RIAU24.COM -  Usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengharapkan penyelenggaraan Pilkada mundur jadi 2025 jika Pemilu digelar 15 Mei 2024 mendapat sorotan tajam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Melalui ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dia mengatakan jika molornya pelaksanaan pilkada akan merepotkan bangsa Indonesia.

"Karena Pilkada 2025 memperpanjang penjabat Gubernur dan Bupati Walikota. Lebih repot. Rakyat berhak punya pemimpin definitif yang terpilih bukan ditunjuk. Jangan main-main dengan Pemilu, itu hak rakyat," ujarnya dikutip dari detik.com, Jumat, 8 Oktober 2021.

"Sehingga, kami tetap usul fokus ke Februari 2024 untuk Pemilu dan November 2024 untuk Pilkada sebagaimana usulan awal KPU. Semua mesti besar hati mempertimbangkan beban penyelenggaran Pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP," ujarnya.

Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dia mengusulkan KPU harus memberikan jarak antara Pileg dan Pilpres. Alasannya karena membutuhkan tenaga ekstra bagi pihak yang terlibat didalamnya.

Untuk diketahui, KPU mengusulkan dua opsi berkaitan dengan waktu Pemilu 2024.

Salah satu usulan KPU adalah, jika Pemilu digelar 15 Mei 2024, KPU mengusulkan pilkada digeser ke 19 Februari 2025.

Hal ini disampaikan komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

"Terkait dengan opsi-opsi tersebut, KPU mengajukan dua opsi, yakni opsi I hari-H pemilu 21 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024, serta opsi II yakni hari-H pemilu 15 Mei 2024 dan pilkada 19 Februari 2025," ujarnya.