2. Batalnya PPN Sembako dan Pendidikan

Melalui UU HPP pemerintah dan DPR RI sepakat untuk membatalkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sembako hingga jasa pendidikan.

Pembebasan PPN sembako hingga pendidikan ini bukan hanya untuk masyarakat miskin, tapi juga golongan atas.

3. NPWP Digabung ke NIK

Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam KTP tak lama lagi akan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak pribadi.

Meskipun seperti itu, penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, tetapi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak.