RIAU24.COM -BENGKALIS - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya, Senin 27 September 2021 kembali berkunjung ke Pantai Raja Kecik Desa Muntai Kecamatan Bantan.

Kunjungan Menteri LHK ini meninjau langsung dalam upaya penanganan abrasi yang dilakukan masyarakat setempat secara swadaya.

Siti Nurbaya tiba di Pantai Raja Siak Kecil sekitar pukul 17.15 WIB di dampingi Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso serta Sekda Bengkalis Bustami HY. Menteri melihat langsung upaya penanaman Mangrove yang dilakukan kelompok masyarakat.

Dengan menikmati pemandangan jembatan Raja Siak Kecik yang dibuat melintasi mangrove hingga ke ujung batu pemecah gelombang. Kunjungan berlangsung sekitar setengah jam, Siti Nurbaya mendengar pemaparan Bupati dan Wakil Bupati terkait kondisi abrasi yang terjadi di Bengkalis.

Desa Muntai satu diantara Desa yang terkena Abrasi, puluhan hektare tanah di Desa tersebut sudah menjadi lautan dan mengeser bibir pantai desa tersebut. Bahkan permukiman warga juga kuburan sudah jatuh ke laut akibat abrasi.

Selain mendengar pemaparan Bupati dan Wakilnya, Siti Nurbaya juga sempat mendengarkan curahan pembina Kelompok masyarakat Muntai Solihin terkait upaya penanganan abrasi yang mereka lakukan.

Usai mendengarkan pemaparan dan melihat kondisi abrasi di sana, Menteri LHK ini meninggalkan Desa Muntai bersama rombongan. 

Solihin selaku pembina Kelompok masyarakat Muntai mengatakan kesempatan itu pihak berkomunikasi langsung dengan Menteri. Apa yang disampaikan Solihin dilakukan tadi cukup mendapat respon yang baik. 

"Kita minta pusat memperhatikan pulau kita ini, karena sebagai pulau terdepan dan terluar dan merupakan wilayah kedaulatan RI. Kita minta betul betul jadi prioritas pembangunan terutama penanganan abrasi oleh pemerintah pusat,"ujarnya.

Dari pertemuan tadi memang Menteri LHK belum ada menyampaikan apa apa. 

"Karena memang kedatangan Menteri hari ini hanya melakukan cek dan ricek,  kemungkinan apa yang dilihat nanti akan pembicaraan lebih lanjut antara Menteri dan Pemerintah Daerah," terangnya.