Arwedi mengatakan, pihaknya bersama dengan kakanwil Kemenkumham Sumut tengah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terkait video viral tersebut. 

Terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai di lapas bahwa para napi bisa bebas dengan membayar uang puluhan juta, lelaki yang juga menjabat sebagai Plh Kadivpas Kemenkumham Sumut ini langsung membantah hal tersebut.

"Kalau masalah yang minta uang itu jelas tidak benar, karena itu memang tempat sel yang khusus untuk orang-orang melakukan pelanggaran atau dianggap risiko tinggi. Jadi untuk sementara saya nyatakan itu tidak benar," ucapnya.