Dia dan empat pembelot lainnya mengajukan gugatan di pengadilan distrik Tokyo pada Agustus 2018. Tiga tahun kemudian, Kim Jong-un telah dipanggil untuk menghadapi tuntutan kompensasi mereka.

Pemerintah Jepang telah lolos dari hukuman hukum apa pun dari gugatan ini karena peran mereka dalam program pemukiman kembali, karena mereka dilindungi oleh undang-undang pembatasan.

Kawasaki mengatakan bahwa pemerintah Jepang "juga harus bertanggung jawab" dan dia berharap kasus ini dapat membantu etnis Korea lainnya "yang masih menunggu untuk diselamatkan".