RIAU24.COM - Belakangan ini, rencana amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode menjadi perhatian publik.

Pengamat Politik, Rocky Gerung mengibaratkan hal itu sebagai program renovasi rumah yang membuat pemilik rumah tidak nyaman. Rocky melihat, banyak penolakan dari masyarakat mengenai rencana amandemen UUD 1945 oleh MPR.

"Percuma ada amandemen jika malah membuat rakyat kegerahan," kata Rocky dilansir dari Rmol.id, Sabtu, 11 September 2021.

Dia berpendapat, amandemen semestinya diarahkan untuk perombakan total kehidupan kebangsaan. Tidak parsial pada rencana Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) semata. Apalagi dikaitkan dengan isu penambahan periode kepemimpinan dan masa jabatan Presiden yang diinginkan segelintir elite.

Dalam koteks pembenahan PPHN, lanjutnya, berbagai masalah kebangsaan justru dipendam dan kejahatan dikunci rapat, yang menurutnya seperti kisah klasik kotak pandora.

Rocky juga memberi contoh, posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang saat ini justru tidak diberi peran dalam hal pembengukan PPHN yang akan dilakukan melalui amandemen UUD 1945.

"Padahal DPD ini suara paling murni dari rakyat. Dia tidak diedit. Tidak diiintervensi dan diatur-atur (oleh parpol). Semestinya, DPD yang mengatur MPR," ucapnya Rocky.