RIAU24.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan koordinator KontraS Fatia.

Pangkal somasi tersebut karena dialog antara Haris dengan Fatia soal dugaan pensiunan jenderal yang memiliki bisnis tambang di Papua. Pengacara Luhut, Juniver Girsang, membantah kliennya punya konflik kepentingan lewat tambang di Papua.

Mengenai hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai jika langkah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyomasi Haris Azhar bisa membahayakan kebebasan berpendapat.

Dilansir dari Tempo.co, Asfin mengatakan jika somasi seharusnya dilayangkan warga atau masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Disebutkannya, pejabat publik memang seharusnya mendapat pengawasan dari masyarakat.

Asfin meyakini upaya selama ini hanya akan menekan kebebasan berpendapat tumbuh di Indonesia. "Dengan adanya somasi, masyarakat akan cenderung berpikir berkali-kali sebelum melakukan kritik terhadap pemerintah," kata dia.

Dia kemudian menduga langkah somasi sengaja dipilih agar para pejabat publik itu lebih mendapat simpati dari masyarakat dan dengan memainkan posisi menjadi korban (playing victim).

"Sepertinya begitu. Setelah kritik di mana-mana tentang penghinaan pasal UU ITE," kata Asfin.

"Jelas ini upaya menekan kebebasan berpendapat, coba membuat takut orang-orang yang mau melakukan hal serupa."