RIAU24.COM - Keberadaan mantan politisi PDIP yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) diklaim sudah diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir dari Rmol.id, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, mengaku telah mengetahui keberadaan Harun Masiku seperti yang diteriakkan oleh Harun Ar-Rasyid, salah satu pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Memang kemarin sebenarnya sudah masuk ya sebelum Harun Al-Rasyid berteriak-teriak 'saya tahu tempatnya saya tahu tempatnya'. Hampir sama informasi yang disampaikan rekan kami Harun dengan kami punya informasi hampir sama, hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri)," kata dia.

Dia juga mengaku sangat menginginkan menangkap buronan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari 2020 itu. Karyoto juga memastikan jika tempatnya terjangkau dan dipastikan keberadaannya, maka dirinya akan siap untuk menangkap Harun Masiku.

"Jadi gak ada kami mau menginikan mengitukan gak ada. Selama yang bersangkutan ada dan bisa dipastikan A1 keberadaannya saya siap berangkat, kecuali memang tempatnya bisa kita jangkau. Memang ini gak etis dan gak patut kita buka di sini, nanti info-infonya jadi ke mana-mana. Kalau misalnya dia tau ini sedang dicari arahnya ke sana, dia geser lagi, bingung lagi kita," jelasnya.

Pada akhir Juli 2021 kemarin, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengabarkan bahwa pihak Interpol telah menerbitkan red notice untuk DPO Harun Masiku.

Sekedar mengingat kembali, Harun Masiku merupakan mantan Caleg PDIP yang telah ditetapkan sebagai tersangka perkara suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024 pada 9 Januari 2020 bersama dengan tiga orang lainnya, yakni, Wahyu Setiawan selaku mantan Komisioner KPU RI, dan dua kader PDIP Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.

Ketiga orang tersebut telah dijatuhi vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka juga telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani pidana masing-masing yang telah berkekuatan hukum tetap.