RIAU24.COM -  Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman tak mau jika pejabat atau anggota dewan terjebak penyekatan jalan saat penerapan PPKM berlevel.

Alasannya karena pejabat atau anggota dewan yang tengah berada di jalanan sedang menjalankan tugas negara dikutip dari sindonews.com, Sabtu, 14 Agustus 2021.

"Harusnya pejabat, anggota dewan memang perlu mobilitas jalankan tugas kontitusional kunjungi konstituen dan ke kantor untuk pastikan berjalannya pengawasan terhadap pengendalian Covid-19 itu harus dikecualikan dari penyekatan," ujarnya.

Menurutnya, pernyataan itu ditenggarai saat anggota DPRD DKI Partai PSI, Viani Limardi terlibat cek-cok dengan petugas karena dilarang melintas saat PPKM penerapan ganjil-genap di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dia mengaku bukan membela Viani, tapi seharusnya kebijakan itu dikecualikan bagi mereka yang menjalankan tugas konstitusionalnya.

"Saya bukannya mendukung temen PSI kemarin yang mau kunjungi konstituen, tapi tak lolos penyekatan," kata Habiburokhman.

Tak hanya itu, dia juga mendapatkan keluhan dari rekan sesama advokat terkait PPKM.

Padahal, ia meyakini dalam bertugas, para pengacara itu mampu menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.