Menu

Gerindra DKI Nilai Pemerintah Anies Baswedan Berlebihan Karena Vaksin Bagi Pembeli di Warteg

Muhammad Iqbal 2 Aug 2021, 08:55
Ilustrasi/net
Ilustrasi/net

RIAU24.COM - Gerindra DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang membuat peraturan dimana mewajibkan syarat vaksinasi di sejumlah kegiatan, salah satunya bagi pembeli dan pedagang di warteg.

Dilansir dari Detik.com, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani awalnya mendukung penuh adanya syarat vaksinasi bagi warga yang hendak berkegiatan di luar rumah.

"Intinya bila wajib vaksin saya sangat setuju pastinya karena sedunia, vaksin memang jadi dasar tercapainya herd immunity," ujarnya, Ahad, 1 Agustus 2021.

Selanjutmya, Rani mengkritik salah satu kebijakan Pemprov DKI yang dinilainya berlebihan. Yakni syarat vaksinasi COVID-19 bagi pembeli dan pedagang warteg.

"Tetapi bila vaksin dijadikan dasar semua kegiatan kiranya perlu pertimbangan yang sangat matang, contoh bila buat makan di warteg akan terasa berlebihan sepertinya bila vaksin menjadi syarat utama," ucap Rani.

"Perlu diketahui banyak memang masyarakat yang belum dapat divaksin dikarenakan ada beberapa faktor seperti misalnya bagi warga yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti auto imun rata-rata belum berani divaksin, terus mereka nggak boleh gitu makan atau beli makanan di warteg atau resto?" kata dia lagi.

Tapi, Rani melanjutkan beberapa kegiatan, perlu ada syarat vaksinasi. "Aturan masuk ke tempat wisata umum, atau bila perlu masuk mal boleh juga deh," ucapnya.