RIAU24.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait adanya 99 ribu data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial COVID-19.

"Masih ada data double 99.450 KPM merupakan data double dari Kemensos sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data. Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address," ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dilansir dari Detik.com, Jumat, 30 Juli 2021.

Dia melanjutkan, bantuan sosial yang disiapkan oleh Pemprov DKI terdiri atas bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial nontunai berbentuk beras. Total sasaran kedua bansos sebanyak 1.007.379 KPM dengan sumber pendanaan dari APBD DKI.

Tapi, dari jutaan KPM, sampai saat ini bansos baru tersalurkan kepada 907 ribu KK karena adanya data ganda. Bansos mulai disalurkan setelah Pemprov DKI mendapatkan kepastian data KPM dari Kemensos.

"Yang 99.450 KPM masih kita hold juga menunggu kepastian data Kemensos," kata Premi lagi.

Untuk diketahui, Pemprov DKI telah menyalurkan bansos nontunai berbentuk beras. Sama halnya dengan bansos tunai tahap 5 dan 6, bantuan beras dari Pemprov DKI menyasar 1.007.379 KPM.

Setiap KPM akan menerima 10 kg beras jenis premium. Kendati demikian, sebanyak 99.743 KK di antaranya belum bisa diberikan karena permasalahan data.

Bansos beras disalurkan kepada 907.616 KK di 6 wilayah kota dan kabupaten di Jakarta. Rinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 50.526 KK, Jakarta Utara sebanyak 181.367 KK, Jakarta Barat 73.948 KK, Jakarta Selatan sebanyak 142.029 KPM, Jakarta Timur sebanyak 457.250 KK, dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 KK.