RIAU24.COM -  Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah menanggapi terkait peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk aspirasi rakyat.

Menurut Fahri Hamzah, anggota DPR saat ini seharusnya mampu melindungi hak bicara rakyat. Bahkan jika ada yang berpendapat tak mempercayai Covid-19 dan vaksinasi.

"Teman-teman yang punya pendapat lain soal COVID19 dan vaksinasi seharusnya dilindungi haknya berbicara. Ini negara bebas bicara! (Pasal 28 UUD 1945). Tapi kalau khawatir kena senggol maka suplai datanya ke DPR RI, biar mereka yang bicara, mereka kebal. Kita bagian cari nafkah aja. Sewaktu jadi anggota DPR RI saya menyadari betul hak imunitas yang saya punya. Kebenaran dan fakta dapat dikatakan sepenuhnya," ungkap Fahri Hamzam dalam cuitan Facebooknya, Rabu (14/7).

Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya anggota DPR harus menjadi jembatan untuk melindungi hak bicara rakyat. Hal ini lantaran suara anggota DPR tak akan tersentuh hukum.

"Seorang wakil rakyat mulutnya tak tersentuh hukum. Meski tetap bisa dilumpuhkan melalui parpol, sebagai wakil rakyat saya gak bisa diganggu gugat. Kedepan, kita harus memperjuangkan UU yg menegaskan bahwa status wakil rakyat DPR/DPRD tidak hilang karena dipecat partainya. Seperti presiden, gubernur, walikota dan bupati, imunitas anggota DPR RI dan independensinya dari parpol adalah masa depan sistem perwakilan yang sehat," lanjutnya.

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa kini wakil rakyat sangat tersandera terutama oleh partainya sehingga menyebabkan terjadinya sumbatan aspirasi rakyat.

Ia menuturkan bahwa telah terlalu banyak fakta memilukan berserakan tak ada juru bicara yang menjembataninya.

Fahri Hamzah menyatakan bahwa sebenarnya hal ini bisa jadi berbahaya, maka partai politik mestinya harus waspada.

"Sekarang ini, wakil rakyat sangat tersandera terutama oleh partainya. Ini yang menyebabkan terjadinya sumbatan aspirasi rakyat. Terlalu banyak fakta memilukan berserakan tapi tak ada yg menjurubicarakan. Sebenarnya ini berbahaya jika ada ledakan. Partai politik harus waspada," tuturnya.

Lanjutnya menyatakan bahwa saat krisis bukan rakyat yang harus dibungkam dan dianggap lalat politik, tetapi justru harus dibukanya saluran komunikasi.

"Dalam krisis, bukan rakyat yang harus dibungkam dianggap “lalat politik” tapi justru saluran komunikasi resmi yang harus dibuka. Itulah fungsi inti wakil rakyat sebagai representasi. Makanya disebut “House of Representative” atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR harus bicara!," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sungguh sedih terlalu banyak kebijakan yang tidak dipersoalkan oleh anggota DPR dan DPD.

Fahri Hamzah menyebut bahwa pada akhirnya rakyat akan marah saat menghadapi kesulitannya. Jika seperti ini maka tak baik untuk demokrasi negara ini.

"Menyedihkan bahwa terlalu banyak kebijakan yang tidak dipersoalkan oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI. Akhirnya rakyat ngomel sendiri dalam kesulitannya lalu didatangi polisi. Sudah jatuh ditimpa tangga pula. Ini sangat tidak baik baik iklim demokrasi kita," lanjutnya.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah mengatakan kepada wakil rakyat yakni DPR dan DPD untuk bicara dan jangan hanya diam.

"Ayolah bapak-bapak wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI serta seluruh lembaga perwakilan di daerah. Ambil alih percakapan ini. Bagi-bagi bantuan (apalagi pakai uang negara) bukan tugas legislatif, eksekutif punya jaringan kerja yang sempurna. Tugas kalian bicara, jangan diam saja!," tegasnya.