RIAU24.COM - Pemerintahan Biden menolak klaim maritim China di Laut China Selatan. Pemerintah AS juga memperingatkan China bahwa setiap serangan terhadap Filipina di wilayah titik nyala akan ditanggapi langsung oleh AS di bawah perjanjian pertahanan bersama.

Pesan itu datang dari Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, lewat sebuah pernyataan ia menyatakan dukungan AS terhadap Filipina atas klaim wilayah di sekitar Kepulauan Spratly.
zxc1

“Tidak ada tatanan maritim berbasis aturan di bawah ancaman yang lebih besar daripada di Laut China Selatan," ujar Anthony Blinken. 

Dia menuduh China terus menerus memaksa dan mengintimidasi negara-negara pesisir Asia Tenggara, mengancam kebebasan navigasi dalam hal ini.

“Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 mengenai klaim maritim di Laut China Selatan. Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan akan meminta komitmen pertahanan bersama AS,” tandasnya.

zxc2
Pasal IV Traktat Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951 mewajibkan kedua negara untuk saling membantu jika terjadi serangan.

Meskipun AS terus bersikap netral dalam sengketa teritorial, AS secara efektif memihak Filipina, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, yang semuanya menentang penegasan kedaulatan Tiongkok atas wilayah maritim di sekitar pulau, terumbu, dan beting Laut China Selatan yang diperebutkan, dikutip dari ABC News.

China mengklaim hampir semua Laut China Selatan dan secara rutin menolak setiap tindakan militer AS di wilayah tersebut. China telah berusaha untuk menopang klaimnya atas laut dengan membangun pangkalan militer di atol karang.