RIAU24.COM -  Terhitung  12 Juli 2021, pemerintah melalui Kimia Farma memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan.

Aturan layanan vaksinasi gotong royong individu ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Jenis vaksin yang akan digunakan ialah Sinopharm, sesuai dengan aturan jenis vaksin gotong royong tidak boleh sama dengan program vaksinasi gratis pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan total pasokan vaksin covid-19 di Indonesia mencapai 122 juta dosis. Jumlah itu campuran dari berbagai jenis, mulai dari Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Moderna.

Jumlah stok vaksin jenis Sinopharm sendiri tercatat sebanyak 2 juta dosis. Artinya, jumlah vaksin Sinopharm hanya sekitar 16 persen dari total stok vaksin di dalam negeri. 

Lantas, berapa potensi pendapatan Kimia Farma dari penyelenggaraan vaksinasi gotong royong berbayar ini?

Dilansir dari CNNIndonesia, jika menggunakan estimasi seluruh stok vaksin Sinopharm yang berjumlah 2 juta lalu dikalikan dengan harga vaksin gotong royong sebesar Rp321.660 per dosis, maka hasilnya Rp643,32 miliar.

Angka itu potensi pendapatan dari vaksinnya saja. Sementara, bila ditambah dengan pelayanan yang ditetapkan sebesar Rp117.910 per dosis lalu dikalikan dengan jumlah stok vaksin Sinopharm 2 juta dosis, hasilnya sebesar Rp235,82 miliar.

Dengan demikian, potensi pendapatan yang diraup Kimia Farma dari pelayanan vaksin berbayar mencapai Rp879,14 miliar.

Ini baru dari segi pendapatan saja dan belum dikurangi beban biaya Kimia Farma dalam menyelenggarakan vaksinasi gotong royong individu tersebut.