RIAU24.COM - Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri untuk masyarakat. Namun, hal tersebut justru membuat anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati kecewa.

Melansir dari Rmol.id, Mufida sendiri tak habis pikir dengan langkah pemerintah yang memperjualbelikan vaksin untuk masyarakat. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah berjanji vaksin akan digratiskan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kata dia lagi, secara tiba-tiba menerbitkan Permenkes 19/2021 sebagai perubahan kedua Permenkes 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi.

Dalam Permenkes 19/2021 diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.

Legislator Fraksi PKS tersebut berharap Presiden Jokowi tetap konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan kemudian memunculkan aturan vaksin berbayar.

"Kebijakan vaksin gratis ini untuk mempercepat target vaksinasi nasional. Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan. Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," kata Mufida, Senin 12 Juli 2021.

Disebutkannya, tantangan mempercepat vaksinasi cukup banyak. Kemudian, target satu juta vaksin per hari belum bisa terealisasi secara konsisten. Belum lagi pekerjaan rumah untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia divaksin. Sehingga lebih baik fokus pada perbaikan progam vaksinasi nasional dibanding memunculkan opsi vaksin berbayar.

"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak, sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan,” tegasnya.

Mufida meminta kepada pemerintah fokus vaksinasi nasional dilakukan lebih gencar dengan inovasi. Salah satunya dengan mendatangi langsung masyarakat dan memperbanyak tenaga vaksinator serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.

"Adanya layanan mobile vaksin di DKI misalnya bisa ditiru di daerah lain. Sekarang kita yang harus mendatangi masyarakat. Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan Fayankes kewalahan, vaksinasi harus digenjot," ucapnya.

Partisipasi publik masyarakat bisa ditingkatkan untuk percepatan vaksin program nasional ini. Misalnya dengan kerjasama pesantren, komunitas, paguyuban, dan kumpulan kumpulan masyarakat lainnya. Banyak yang masih harus dilaksanakan untuk kesuksesan progam vaksin gratis untuk rakyat.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," tandasnya.