“Karena negara tidak dapat berjalan tanpa pemerintahan dan tidak dapat mengadakan pemilihan sekarang, membiarkan Muhyiddin tetap berkuasa sebagai pemerintahan minoritas adalah solusi yang paling masuk akal,” kata analis politik Wong Chin Huat. "Tapi Muhyiddin harus bersikap sebagai satu, tidak bertindak seolah-olah dia masih memiliki mayoritas."

Parlemen ditangguhkan pada Januari setelah Muhyiddin menyatakan "Darurat", dengan alasan pandemi virus corona, yang memungkinkan pemerintah untuk memerintah dengan perintah eksekutif. Seruan telah berkembang untuk Parlemen untuk melanjutkan dan sekarang dijadwalkan untuk duduk selama beberapa hari mulai 26 Juli.

Perintah "Darurat" akan berakhir pada 1 Agustus.

Malaysia melaporkan 91 kematian akibat COVID-19 pada hari Rabu dengan 10 orang 'dibawa meninggal' ke rumah sakit. Total korban tewas negara itu sekarang mencapai 5.768 dengan 40 persen dari kematian itu terjadi dalam 30 hari terakhir. Pemerintah telah mendapat kecaman di sejumlah bidang termasuk kecepatan peluncuran vaksin, strategi pengujian COVID-19, dan kurangnya dukungan untuk orang-orang yang kehilangan penghasilan akibat penguncian berturut-turut.