RIAU24.COM -BENGKALIS - Ketua Komisi lV DPRD Bengkalis Febriza Luwu membantah terkait adanya pemangkasan anggaran media yang disampaikan kepala Diskominfotik Bengkalis saat Coffe Morning antara insan pers dan Bupati Bengkalis Kasmarni, Selasa 7 Juli 2021.

Bantahan tersebut, langsung dilontarkan Febriza Luwu saat dikonfirmasi sejumlah wartawan melalui via WhatsApp nya, Selasa.

"Dewan tidak pernah memangkas anggaran media, yang merefokusing itu adalah OPD terkait saat merefokusing dan kami tidak pernah diikut sertakan," tegas Febriza Luwu.

Menurut Febriza, soal anggaran tersebut OPD lah yang memiliki wewenang untuk memprioritaskan program diusulkan pada anggaran APBD di Bengkalis.

"Jadi untuk anggaran medianya, Diskominfotiklah yang menentukan apakah masuk dalam skala prioritas nya atau tidak bukan orang dewan memangkasnya,"kesalnya lagi.

Sebelumnya, terkait kurang adanya kerjasama yang baik antara pihak media dan pemerintah daerah kabupaten Bengkalis yang sebelumnya terjalin dengan baik.

Kepala Diskominfotik Johansyah Safri saat menghadiri Coffe Morning Bupati Bengkalis Kasmarni dan para insan pers diwisma Sri mahkota Jalan Antara, Selasa 7 Juli 2021 menjelaskan bahwa, soal tidak ada kerjasama tersebut lantaran anggaran publikasi media dipangkas oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Anggaran kerjasama itu penentuannya adalah dipihak dewan. Karena anggaran itu dipangkas oleh Dewan. Jadi kami minta kepada kawan kawan media untuk bersama sama kita mengawal anggaran tersebut,"ujar Johansyah Safri.

Diutarakan Johan, pada tahun ini untuk anggaran publikasi media online sebesar Rp200 juta untuk 50 kali terbit dan sebulan ada empat media yang akan terbit.

Sementara, menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah H Bustami HY menyampaikan bahwa, tidak adanya kerjasama antara Pemda Bengkalis dan pihak media itu, lantaran anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19.

"Anggaran itu, dialihkan penanganan pandemi covid-19 diwilayah Kabupaten Bengkalis,"ucapnya lagi.