RIAU24.COM -   Keberadaan berita palsu dan propaganda non ilmiah di Facebook tidak mengejutkan siapa pun dan terbukti dari akun media sosial Kementerian Kesehatan (KKM) yang setiap hari membongkar berita palsu. Sementara pihak berwenang Malaysia tampaknya mengambil pendekatan “masalah denda”, menteri Thailand ini memilih opsi yang lebih drastis.

Kementerian Digital, Ekonomi, dan Masyarakat (DES) Thailand Chaiwut Thanakhamanusorn telah memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap platform media sosial, Facebook, karena menolak untuk menutup akun pengguna yang menyebarkan berita palsu dan mengkritik kerajaan, lapor The Bangkok Post.

zxc1

Dia mengumumkan masalah tersebut pada pertemuan komite untuk mengendalikan penyebaran berita palsu dan menambahkan bahwa pengadilan telah memerintahkan total 164 URL untuk ditutup bulan ini. Kementerian juga telah mengirimkan surat peringatan kepada penyedia layanan internet dan Facebook untuk mematuhi perintah tersebut.

“Meski melalui proses negosiasi, Facebook tetap menolak mengikuti perintah untuk menutup semua akun. Saya akan mengambil tindakan hukum terhadap Facebook di Thailand dan kantor pusatnya.”

Menteri mengingatkan bahwa Facebook harus bertanggung jawab atas masalah yang melibatkan negara serta mematuhi hukum negara.

Berita bohong yang disebarluaskan antara lain informasi vaksin, rencana nomor undian serta aturan Covid-19.