"Saya lihat penggunaan dana Covid-19 ini tidak jelas, makanya kita bentuk pansus dan kota panggil satu persatu. Pansus punya hak itu. Kalau ada temuan langsung kita serahkan ke BPK," jelas Husaimi.

Husaimi menyebut hingga saat ini Pemprov Secara resmi belum pernah mengirimkan realisasi penggunaan dana Covid-19 ke DPRD Riau.

Padahal, untuk menangani Covid-19 di Riau telah dilakukan beberapa rasionalisasi yang tak pelak dapat mengganggu pembangunan daerah.

"Kita ingin tahu item-item mana saja yang besar. Rasionalisasi terus, ini kan menganggu pembangunan. Seharusnya bisa membangun ini dipindahkan ke penanganan Covid-19," tambahnya.

Husaimi menyoroti sejumlah pengeluaran Covid diantaranya Hotel Aryaduta yang dibooking oleh Pemda Riau yang perlu dijelaskan dampaknya ke penanganan Covid-19.

Selain itu pula Husaimi mempertanyakan apakah layanan swab di rumah sakit membayar atau gratis termasuk ke dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)