RIAU24.COM -  Aksi kudeta besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar berbuntut panjang.

Sekjen PBB Antonio Guterres pada Jumat, 18 Juni 2021 mendesak Majelis Umum yang beranggotakan 193 untuk menghentikan pasokan senjata pada militer Myanmar.

"Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi sebuah norma. Sama sekali tidak dapat diterima," ujarnya dikutip dari merdeka.com.

Khusus untuk militer Myanmar, dia mendesak agar menghargai hasil pemilu November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.

Untuk diketahui, Mynamar bergejolak sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Mereka melakukan ini lantaran menuduh sipil telah melakukan kecurangan dalam pemliu November.