RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai jika keberadaan BuzzerRp dianggap lebih banyak mudharatnya serta keberadaannya merusak ruang digital.

"Keberadaan penggaung atau BuzzerRp lebih banyak mudharatnya, keberadaan mereka merusak ruang digital, mendistorsi ruang demokrasi dan merusak kohesifitas kebangsaan," kata Satyo dilansir dari rmol.id, Rabu 16 Juni 2021.

Dia kemudian menyebutkan, dalam beberapa peristiwa politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, segelintir BuzzerRp memanfaatkan ruang digital untuk melakukan desepsi atau tindakan penyusupan.

Satyo kemudian menyebutkan, BuzzerRP difungsikan untuk alat pembunuhan karakter, menyebarkan hoax hingga menebar kebencian. Analisa Satyo, apa yang telah dikerjakan BuzzerRP tidaklah gratis.

Menurut pandangan Satyo, sampai saat ini BuzzerRP terkesan kebal hukum. Sebabnya cabang kekuasaan saat ini kerap menjadi operator BuzzerRP.

"Berbagai upaya telah ditempuh untuk meredakan gerak BuzzerRp yang destruktif, namun kadang keadilan hukum tidak sanggup menjangkau mereka akibat hukum tidak independen," jelasnya.