RIAU24.COM - Langkah yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris hingga manajer ditanggapi oleh Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade.

Dilansir dari Detik.com, Andre menilai jika dihapus fasilitas tersebut karena dianggap tidak tepat sasaran. Dia pun meminta urusan kartu kredit untuk direksi Pertamina itu dilihat secara adil.

"Dari kami di Komisi VI memandang urusan kartu kredit untuk direksi Pertamina ini perlu dilihat secara adil dan objektif. Dilihat secara utuh semangat latar belakang penggunaannya dan juga fungsi kedinasannya," kata dia, Rabu, 16 Juni 2021.

Ketua Gerindra Sumbar tersebut menyebutkan, upaya untuk membentuk budaya transparan dan efektif di tubuh Pertamina harus digalakan. Dia sangat setuju dengan gagasan bahwa perusahaan pelat merah itu harus dijalankan secara efisien.

"Saya sebagai anggota DPR yang berada dalam komisi yang jadi mitra Pertamina, mendukung penuh terciptanya good corporate governance di perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci terciptanya konsep good corporate governance ini. Sebagai bentuk transparansi itu adalah perlunya sistem cashless dalam setiap transaksi," jelas Andre.

Menurutnya, dengan sistem cashless setiap pengeluaran maupun pemasukan akan bisa dicatat dengan rinci. Hal itu juga untuk, meminimalisir transaksi gelap.