Pegawai Pemerintah AS Dapat Kembali ke Kantor Tanpa Vaksin COVID-19
RIAU24.COM - Pegawai pemerintah Amerika Serikat tidak diharuskan untuk divaksinasi terhadap COVID-19 sebelum kembali ke tempat kerja mereka atau dibuat untuk mengungkapkan status vaksinasi mereka, menurut panduan yang akan dirilis oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis.
Pekerja dapat secara sukarela mengungkapkan informasi ini dan agen federal dapat mendasarkan protokol keselamatan mereka, sebagian, pada apakah karyawan divaksinasi, kata panduan itu.
Dalam memo setebal 20 halaman yang dilihat oleh kantor berita Reuters, penjabat kepala tiga agensi yang mengawasi tenaga kerja federal juga mendesak agensi untuk mempertimbangkan pengaturan yang lebih fleksibel untuk beberapa karyawan, termasuk kerja jarak jauh paruh waktu permanen dan bekerja di luar jam kerja normal.
Panduan itu datang ketika banyak pegawai pemerintah AS yang telah bekerja dari jarak jauh selama pandemi virus corona bersiap untuk kembali ke kantor mereka. Itu datang pada hari yang sama Departemen Tenaga Kerja AS mengeluarkan aturan darurat untuk melindungi pekerja dalam pengaturan perawatan kesehatan.
Pemerintah federal mempekerjakan lebih dari empat juta orang, menjadikannya pemberi kerja terbesar di AS. Hampir 60 persen pegawai federal bekerja dari jarak jauh selama pandemi, naik dari sekitar 3 persen sebelumnya, menurut memo Kamis.
Pedoman tersebut mengharuskan lembaga untuk menyerahkan rancangan proposal pada minggu depan dan rencana akhir yang lebih rinci, termasuk jadwal pembukaan kembali, pada 19 Juli. Memo tersebut ditandatangani oleh pejabat kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), Kantor Manajemen Personalia dan Administrasi Layanan Umum.
Jason Miller, wakil direktur manajemen di OMB, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pedoman tersebut menggarisbawahi bahwa keselamatan pekerja adalah prioritas utama karena agensi berencana untuk membuka kembali kantor.
“Saat ini memberikan kesempatan unik untuk melihat peran pemerintah federal sebagai pemberi kerja teladan, karena kami berusaha untuk menerapkan praktik pemerintah yang konsisten namun fleksibel yang akan mendorong lingkungan kerja yang efektif, adil, dan inklusif,” kata Miller.
Para pejabat juga mengatakan bahwa “kondisi operasi pasca-pandemi akhirnya dapat berbeda secara signifikan dari kondisi operasi pra-pandemi [mereka]”.
Itu bisa berarti melepaskan beberapa pekerja dari kantor fisik, yang akan memungkinkan agensi untuk merekrut secara nasional dan berbagi ruang kantor sambil mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan karyawan untuk bepergian, kata mereka.
Para pejabat memperingatkan bahwa agensi mungkin harus berunding dengan serikat pekerja sebelum menerapkan kebijakan tertentu, seperti perubahan jadwal kerja dan protokol keselamatan. Sekitar 30 persen pekerja federal diwakili oleh serikat pekerja.
