Militer href="https://www.riau24.com/tag/myanmar" class="text-tags text-success text-decoration-none">Myanmar sejauh ini mengabaikan kritik internasional atas tindakan kerasnya dan menunjukkan sedikit tanda mengindahkan “Konsensus Lima Poin” yang disepakati antara Min Aung Hlaing dan para pemimpin Asia Tenggara pada bulan April. Kesepakatan itu - dicapai pada pertemuan puncak khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) - menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penunjukan utusan khusus regional.

Pada hari Senin, para menteri luar negeri ASEAN bertemu dengan seorang utusan militer Myanmar di Chongqing China dan menyatakan keprihatinan atas kemajuan militer yang “sangat lambat” dalam mengimplementasikan konsensus. Namun, Wunna Maung Lwin, menteri luar negeri militer, mengatakan pada pertemuan itu: “Satu-satunya cara untuk memastikan sistem demokrasi yang disiplin dan murni” adalah melalui program lima poin yang dirancang militer yang diumumkan setelah kudeta Februari.

Rencana itu memiliki sedikit kesamaan dengan konsensus ASEAN, dan termasuk pembentukan komisi pemilihan baru – militer telah mengklaim tanpa bukti bahwa pemilihan November 2020 adalah penipuan – langkah-langkah melawan pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan ekonomi.

China, sementara itu, telah mendukung rencana ASEAN. Dalam sebuah pernyataan, kementerian luar negeri China mengatakan Wang bertemu Wunna Maung Lwin dan menyerukan penerapan "Konsensus Lima Poin" dan diakhirinya "semua jenis kekerasan" di Myanmar.

“Kami mendorong semua pihak di Myanmar untuk terlibat dalam dialog politik dalam kerangka konstitusional dan hukum dan memulai kembali proses transformasi demokrasi,” kata Wang dalam pernyataannya.