href="//www.riau24.com">RIAU24.COM - Seorang pakar hak asasi PBB telah memperingatkan "kematian massal akibat kelaparan, penyakit dan paparan" di Myanmar timur setelah "serangan brutal dan membabi buta" oleh militer memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Kayah.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, menyerukan tindakan internasional yang mendesak, dengan mengatakan serangan oleh militer – yang mengambil alih kekuasaan setelah kudeta Februari – “mengancam nyawa ribuan pria, wanita dan anak-anak. ” di negara bagian Kayah atau Karenni.

Permohonan itu muncul beberapa jam setelah kantor PBB di Myanmar mengatakan kekerasan di Kayah telah membuat sekitar 100.000 orang mengungsi, yang sekarang mencari keselamatan di hutan, komunitas tuan rumah dan bagian selatan negara bagian Shan yang bertetangga. Mereka yang melarikan diri dan mereka yang berada di lokasi yang terkena dampak pemboman dan tembakan artileri sangat membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, bahan bakar dan akses ke perawatan kesehatan, kata kantor PBB dalam sebuah pernyataan.

“Krisis ini dapat mendorong orang melintasi perbatasan internasional mencari keselamatan,” demikian peringatan itu, menyerukan semua pihak untuk “mengambil langkah-langkah dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil”.

href="https://www.riau24.com/tag/myanmar" class="text-tags text-success text-decoration-none">Myanmar berada dalam kekacauan sejak pengambilalihan militer, dengan protes harian di seluruh negeri dan pertempuran di daerah perbatasan antara militer dan kelompok etnis minoritas bersenjata. Kelompok hak asasi manusia mengatakan pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 849 orang sejak kudeta dan menahan 5.800 lainnya.

Orang-orang yang tinggal di Kayah mengatakan bahwa militer telah meluncurkan serangan udara tanpa pandang bulu dan penembakan di daerah sipil setelah pertempuran pecah pada 21 Mei antara pasukan keamanan dan kelompok perlawanan sipil yang menyebut dirinya Pasukan Pertahanan Rakyat Karenni (KPDF), seperti dilansir dari Aljazeera.