RIAU24.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya angkat bicara soal Penilaian Tes Wawasan Nasional (TWK) yang mengakibatkan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak berhasil.

Dalam 'Dialog Menko Polhukam: Perkembangan Situasi Politik, Hukum, dan Keamanan yang Sebenarnya' yang disiarkan di YouTube Universitas Gadjah Mada, Mahfud mengatakan dirinya adalah salah satu pendukung KPK. Namun, saat ini dia tidak bisa berbuat banyak.

"Kalau ditanya saya selalu pro-KPK. Sejak awal," kata Mahfud seperti dikutip pada Senin, 7 Juni.

Ia kemudian mengatakan bahwa pelemahan KPK sudah sering terjadi, terutama melalui undang-undang dan ini dialami sendiri saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah berapa kali saya jadi Ketua MK, 12 kali (KPK, red) mau digulingkan demi hukum, saya tetap menang di KPK," katanya.

Meski begitu, Mahfud kini mengaku tak bisa berbuat banyak sebagai Menkopolhukam dan bagian pemerintah terkait polemik TWK. Pasalnya, keputusan penonaktifan dan pemecatan 51 dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus uji mutasi status pegawai bukan hanya keputusan pemerintah tetapi juga keputusan banyak pihak.