RIAU24.COM -  JAKARTA - Pemerintah diminta lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan haji tahun ini. Jika tidak, maka Indonesia akan kembali tidak dapat mengirimkan calon jamaahnya ke tanah suci.

"Indonesia membutuhkan diplomasi yang sangat intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia dan mendapatkan izin haji," kata anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak.

Amin meminta agar tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.

"Bagaimanapun jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antriannya akan makin panjang. Kasihan jamaah kita," kata Amin kepada wartawan, Kamis (27/5/2021) seperti dilansir Sindonews.

Amin menjelaskan, bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma dan Distributor Vaksin, pemerintah Saudi menetapkan bahwa vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Dan dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.

Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, Anggota Komisi VI DPR melanjutkan, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia dan saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.