RIAU24.COM -  OSLO - Uskup Olso, Kari Veiteberghas mengajak masyarakat dunia memboikot produk-produk Israel. Aksi boikot ini menurut Veiteberg, sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan terhadap pendudukan Palestina secara paksa oleh Israel.

“Kami memiliki moral dan kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk tidak mendukung kekuatan pendudukan Palestina secara finansial. Kami mendesak gereja-gereja di Norwegia untuk mendukung boikot, divestasi dan sanksi (BDS) sebagai solusi untuk perdamaian abadi dan adil,” tulis Veiteberg, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (25/5/2021).

Dia juga membagikan gambar yang aslinya diterbitkan oleh Organisasi Kristen Pria Muda dan Organisasi Kristen Wanita Muda (YMCA-YWCA), yang menganjurkan boikot ekonomi luas terhadap Israel. 

Sikap Veiteberg memicu reaksi keras, termasuk tuduhan anti-Semitisme. Tuduhan itu disampaikan anggota Parlemen Norwedia, Christian Tybring-Gjedde.

"Saya tidak berpikir Uskup Oslo Kari Veiteberg termasuk dalam Gereja Norwegia. Dia percaya kita harus memboikot negara Israel, yang jelas anti-Semit. Kiri telah menyerukan boikot dari apa yang mereka yakini sebagai wilayah pendudukan, tetapi Veiteberg yakin seluruh negara bagian itu tidak sah," ujarnya.

Tybring-Gjedde berpendapat bahwa pandangan Kari Veiteberg tidak sesuai dengan posisinya sebagai uskup. "Saya pikir dia harus menjadi aktivis politik sayap kiri daripada seorang uskup. Saya sendiri tidak lagi pergi ke gereja. Anda hanya mendapat peringatan tentang betapa kasihannya orang lain terhadap orang lain dan bahwa kita harus malu. Apa yang dia lakukan adalah provokasi besar, yang jauh dari pandangan anggota gereja," ujarnya.

Menyikapi kritik Tybring-Gjedde, Preses Olav Fykse Tveit, yang pertama di antara yang sederajat di dalam Gereja Norwegia, menekankan bahwa ia telah bekerja sama dengan gereja-gereja lain di seluruh dunia selama bertahun-tahun bekerja untuk keadilan dan perdamaian di Israel dan Palestina.

“Gereja Norwegia, bersama dengan gereja-gereja ini, menyerukan pemboikotan barang-barang dari wilayah pendudukan, yang menurut hukum internasional telah diproduksi dan dijual secara ilegal. Uskup Oslo, Konferensi Episkopal dan para uskup terlibat berdasarkan misi gereja dalam isu-isu sosial yang penting untuk perdamaian dan keadilan di dunia,” ucap Fykse Tveit.***