LBH PP Muhammadiyah, kata Gufroni, akan tetap fokus dalam upaya advokasi terhadap 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan lantaran tak lulus TWK. Persyarikatan akan konsultasi dengan Ombudsman ataupun melakukan gugatan hukum terhadap SK penonaktifan 75 pegawai KPK tersebut.

Sekadar diketahui sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas mengkritik penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Busyro menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, kritikan Busyro tersebut dibalas oleh Ngabalin. Melalui akun Instagramnya, Ngabalin menyebut Busyro Muqoddas berotak sungsang sambil melampirkan tangkapan layar berita online berjudul "Ketua Muhammadiyah: KPK Tamat di Tangan Presiden Jokowi." Baca juga: Ngabalin Sebut Busyro Berotak Sungsang, Pengamat: Cermin Demokrasi Tak Sehat

"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan Persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini. Cocoknya Mas Busyro membuat LSM antikorupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya Anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah," ucap Ngabalin dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (14/5/2021).***