RIAU24.COM - Bupati Nganjuk, Novi Rahman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait dengan penangkapan Novi Rahman, pihak partai baik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan kompak membantah Novi Rahman sebagai kader partai.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin, 10 Mei 2021, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim meminta keberadaan Novi tidak dikait-kaitkan dengan PKB.

Dia menyebutkan berdasarkan pengakuan Novi dalam sebuah video di media sosial Youtube, yang bersangkutan telah menegaskan bukan kader PKB.

Luqman kemudian mengirimkan tautan video Youtube dari akun 'MADUTV NETWORK JAWATIMUR'. Dalam video itu, Novi mengaku sebagai kader PDIP, bukan partai politik lain.

"Dengan bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB," ujarnya.

Dia menegaskan, PKB menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK. PKB, menurut Luqman, mendukung KPK memberantas seluruh praktik korupsi terjadi di Indonesia.

"Kami menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sebagai upaya tak kenal lelah untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air. Baik langkah penindakan maupun pencegahan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Syaiful Hidayat, membantah Novi merupakan kader partainya.

Menurutnya, sosok yang merupakan kader PDIP ialah Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi. Dia menyatakan, PDIP memang berduet dengan PKB saat mengusung Novi-Marhaen di Pilkada Nganjuk pada 2018.

"Yang bersangkutan [Novi] bukan kader PDI Perjuangan. Wakilnya yang kader pengurus, salah satu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Waktu Pilkada [2018] diusung sama PKB dan PDI Perjuangan," kata Djarot.