RIAU24.COM - Konflik di Myanmar masih belum redup. Guna melindungi diri dari junta militer, Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer pada Rabu (5/5/2021) membentuk "kekuatan pertahanan rakyat".

Dilansir dari Myanmar, kekuatan baru itu guna melindungi para pendukungnya dari serangan dan kekerasan yang dipicu junta militer yang telah menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Hingga kini Myanmar diramaikan protes dan gelombang kekerasan harian oleh pasukan keamanan. Bahkan tragedi itu menewaskan ratusan warga sipil.

NUG menyebut "kekuatan pertahanan rakyat" itu merupakan pendahulu dari Tentara Persatuan Federal. Disneut memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung puluhan tahun dan menangani "serangan dan kekerasan militer" oleh Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa, terhadap rakyatnya.

Pemerintah persatuan, yang dibentuk bulan lalu oleh serangkaian kelompok yang menentang junta, di antaranya milisi etnis minoritas, sudah berjanji mengakhiri kekerasan, memulihkan demokrasi dan membangun "persatuan demokratis federal".

Di antara pendukung NUG adalah Persatuan Nasional Karen (KNU), pasukan pemberontak tertua di Myanmar. Pada Rabu, Brigade 5 KNU mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh 194 tentara pemerintah sejak konflik berlanjut pada akhir Maret. Seorang juru bicara junta tak memberikan komentar.

Militer memerintah Myanmar dari 1962 hingga 2011, sebelum meluncurkan transisi tentatif menuju demokrasi dan reformasi ekonomi besar-besaran. Namun, kudeta pada Februari menghentikan transisi tersebut, membuat marah banyak orang yang tidak mau bertahan dengan fase pemerintahan militer lainnya.

Kelompok pemantau hak Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 769 orang sejak kudeta. Yang jumlah itu dibantah oleh Junta Militer Myanmar.