RIAU24.COM -  Menteri Sosial, Tri Rismaharini  melaporkan data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak tanggung-tanggung, ada lebih dari 21 juta data warga yang ganda.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman merespon laporan Risma ke KPK tersebut.

Menurut Benny, data 21 juta data ganda bukanlah angka kecil, apalagi dikalikan dengan jumlah korupsi per satu bansos yang dilakukan para tersangka yang sudah ditetapkan KPK.

"Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar. Inilah kejahatan extra ordinary itu," ujar Benny dala akun Twitter pribadinya, Sabtu (1/5).

Benny menyimpulkan, 21 juta data fiktif penerima bantuan menunjukan ada kejahatan serius di era pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat ini. 

"Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong," tandas anggota Komisi III DPR itu di twit yang sama.

Sebelumnya, Risma menyebut data ganda tersebut sudah menjadi temuan BPKP hingga BPK.

“Setelah saya jadi menteri, saya berkonsentrasi untuk gimana perbaikan data bisa segera mungkin. Alhamdulillah April kami bisa selesaikan pernaikan datanya. Hasilnya, 21.156.000 atau 21.158.000 data itu ganda, kemudian kami tidurkan,” ujar Risma saat konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan, karena ada 21 juta data warga dinonaktifkan sementara sebagai penerima bansos, dia memerintahkan pemerintah daerah menyempurnakan data. Hal inilah yang dilaporkan Risma dalam pertemuan dengan pimpinan KPK kemarin.