RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk "mengejar dan menangkap seluruh anggota" dari apa yang disebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB), seraya menegaskan "tidak ada tempat" bagi kelompok tersebut di Papua.

Namun, Ketua Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, mengatakan insiden terbaru dalam konflik bersenjata antara TNI dan kelompok pro-kemerdekaan Papua, berpotensi memicu "aksi balasan" yang membuat siklus kekerasan terus berulang.

Adriana menegaskan bahwa masyarakat di Papua yang telah lama berkelindan dengan konflik bersenjata antara TNI dan kelompok pro-kemerdekaan, akan semakin tertekan dengan aksi balasan yang kerap terjadi jika serangan satu pihak telah menyebabkan korban jiwa pada pihak lain.

"Masyarakat di daerah sangat khawatir dengan aksi balasan, situasinya akan semakin tidak aman. Tapi mungkin ini momentum untuk pemerintah mengevaluasi pendekatan apa yang tepat untuk menyelesaikan konflik bersenjata di wilayah itu," katanya seperti dilansir BBC Indonesia.

Kendati begitu, ia mengatakan insiden ini bisa jadi momentum bagi pemerintah untuk "mengevaluasi pendekatan" dan menentukan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik bersenjata di wilayah itu.

Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, mengatakan saat ini Satgas BIN dibantu unsur keamanan lainnya terus melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut.

"Kita terus melakukan pengejaran bersama aparat kemanan terkait di wilayah Papua, mengidentifikasi dan melakukan terus langkah-langkah mempersempit gerak mereka," kata Wawan.

Wawan mengatakan, "akan ada evaluasi" penambahan pasukan yang dikerahkan di daerah konflik Papua. Sebab, menurutnya ada pertimbangan kepentingan dan kebutuhan lapangan yang mendesak.

"Selanjutnya tetap ada tindakan atau gerakan pengejaran lanjutan dan langkah-langkah yang lebih terstruktur," katanya.