Anak jati kota Dumai ini menuturkan, kegelisahan komisi V sejak mendapat pengaduan dari sejumlah guru bantu, dengan menggelar rapat terdahulu bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dari pertemuan tersebut, didapati beberapa hal, pertama gaji guru bantu provinsi pendidikan dasar menengah dan dasar yang saat ini bertugas di kabupaten/kota, digaji melalui mekanisme proses Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi.

“Sejak adanya UU Nomor 23 , kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berada di kabupaten/kota, maka tinggal lah guru-guru ini di dalam kerangka kewenangan tersebut. Namun penganggaran gaji mereka, karena dulunya diangkat oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi, tentu masih menyisakan pekerjaan rumah," ucap Eddy  A Mohd Yatim yang juga didampingi oleh ketua Komisi I Ade Agus Hartanto, dan Komisi III Huzaimi Hamidi,SE 

 

Bahkan, sambungnya, didapati anggaran gaji tersebut tidak langsung dibawah koordinasi dinas pendidikan, tetapi BPKAD, artinya harus ada pola koordinasi dan komunikasi yang intens antara dua lembaga ini. "Jangan ego sektoral kemudian mengorbankan nasib tenaga pendidikan ini," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III Huzaimi DPRD Riau yang membidangi pendapatan daerah dan BUMD, menilai, bahwa meskipun BPKAD yang mememiliki kewenangan dan pengelola keberadaan anggaran gaji guru bantu, namun sebelum memprosesnya menjadi Bankeu, mereka tetap harus menerima Juklak dan Juknis dari Dinas pendidikan, sebagai OPD yang memahami data keberadaan guru bantu yang ter update.

Keterlambatan pembayaran gaji guru bantu, khususnya Dikdas, terjadi sejak pemisahan kewenangan pada tahun 2016. Dikmen pembayarannya melalui Dinas Pendidikan Provinsi sedangkan Dikdas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang anggaranya berubah menjadi Bantuan Keuangan (Bankeu).