"Apakah DPR itu bisa mengawasi kinerja BPOM sebagai negara? Boleh, tapi menurut hemat saya apa yang dilakukan DPR itu mengawasi kinerja, tidak mengambil alih kinerja," ujar dr Daeng lagi.

dr Daeng menegaskan jika keputusan DPR tentu tak bisa lepas dengan unsur politik karena memang merupakan lembaga politik. Dia sendiri khawatir, jika polemik seperti vaksin Nusantara diselesaikan dengan berbagai pendekatan lain di luar BPOM, ke depan akan terus berulang kejadian serupa.