RIAU24.COM - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak menilai jika kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kepulangan Habib Rizieq dari Makkah, Saudi Arabia merupakan perangkap atau jebakan yang dialamatkan kepada Habib Rizieq.

"Jadi bukan dijerat dengan masalah-masalah beliau yang sebagian sudah di SP3, tapi dijerat dengan pasal yang terkait dengan pandemi Covid, yaitu kerumunan," ujar Yusuf saat menjadi pembicara diskusi virtual bertajuk "Sidang HRS Dkk Hukum atau Politik" dilansir dari Rmol.id, Sabtu, 17 April 2021.  

Apalagi, kata dia, saat massa yang jumlahnya diperkirakan lebih dari satu juta itu datang berbondong-bondong dari barbagai daerah luar Jakarta karena adanya pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD yang mempersilahkan untuk massa menjemput Habib Rizieq di Bandara.

"Disinlah menurut saya, pertimbangan saya inilah Habib mulai dipasang perangkap," kata dia lagi.

Mengenai hal tersebut, Habib Rizieq Shihab juga pernah mengungkitnya dalam persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi alias nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.   

Kata dia, kerumunan usai dirinya kembali ke tanah air itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad dan akad nikah putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Rizieq Shihab kemudian membandingkan, jika terjadinya kerumunan di Petamburan karena adanya hasutan yang dilakukan olehnya sehari sebelumnya, mengapa Mahfud MD yang mempersilahkan masyarakat untuk menjemput kepulangan dirinya ke tanah air tidak dituding sebagai penghasut, sebagaimana dakwaan yang ditujukan kepada Habib Rizieq.

"Kerumunan Bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum, dan Menko Polhukam Mahfud MD yang  mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke Bandara, tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan," tanya Habib Rizieq.

Bahkan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara soal kekisruhan kerumunan setelah Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia. Kerumunan Rizieq Shihab yang dipersoalkan ialah di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Jawa Barat.

Menurut Kang Emil, dibalik kekisruhan ini Menko Polhukam Mahfud Md harus bertanggung jawab. Pernyataan Mahfud. menurut Emil, menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat.

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," jelas Emil.